Motor Penggerak (Surabaya)~Baihaki Akbar, selaku Sekjen Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (LARM-GAK) yang sekaligus sebagai Sekjen Himpunan Putra Putri Madura (HIPPMA), meminta pemerintah kota Surabaya melakukan pendataan ulang terhadap para penghuni Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa).
Hal itu dilakukan, lantaran ia mensinyalir Rusunawa tersebut dihuni oleh beberapa kalangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baihaki Akbar mengatakan, jika pihaknya menyayangkan adanya temuan sejumlah ASN di Pemkot Surabaya yang tinggal di Rusunawa. Sementara, banyak warga dari kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang antre menginginkan untuk tinggal di Rusunawa tersebut.
“Jadi, kalau masih ada ASN yang menghuni Rusunawa, maka dengan melihat ledakan warga MBR di Surabaya, mestinya mereka tahu. Meskipun tanpa didata pun, mestinya mereka tahu diri dan mencari tempat di luar Rusunawa. Jadi, kami imbau untuk tahu dirilah,” Ungkap pentolan Larm-Gak dan Hippma itu. Minggu (6/2/2022).
Menurutnya, ASN juga memiliki gaji dan tunjangan di atas Upah Minimum Kota (UMK). Bahkan, lanjut dia, pendapatan ASN Pemkot Surabaya itu sudah terkenal tinggi. Sehingga semestinya para ASN tersebut mencari tempat tinggal lain di luar Rusunawa. Pasalnya, Rusunawa itu peruntukannya untuk warga MBR.
Selain itu, lanjut dia, semangat untuk pindah ke tempat lain itu seharusnya dipadupadankan dengan spirit Wali Kota Surabaya, yang ingin segera menuntaskan jumlah ledakan MBR yang saat ini dirasakan masih luar biasa. Bahkan, banyak di antara MBR itu tidak memiliki tempat hunian yang layak.
“Kalau para ASN ini keluar dari Rusunawa, maka Rusunawa itu bisa diisi oleh MBR. Sehingga antreannya yang sekarang tembus hingga mencapai 11 ribu itu bisa berkurang dan mereka punya tempat tinggal yang layak,” Jelas Baihaki.
Begitu pun dengan Abah Rodian (Penasehat HIPPMA). Ia juga meminta, agar para ASN yang masih tinggal di rusun tersebut untuk tidak masuk ke dalam zona nyaman. Sebab, kata dia, cepat atau lambat mereka akan segera dipindahkan dari rusun itu, karena Rusun tersebut peruntukan bukan untuk ASN, tapi untuk MBR.
Selain itu, Abah Rodian juga menjelaskan bahwa pendataan kepada seluruh penghuni Rusunawa, termasuk ASN, merupakan sesuatu yang mutlak. Namun, lanjut dia, setelah didata harus jelas penggunaan data tersebut.
Ia mencontohkan, apabila ada ASN penghuni Rusunawa tersebut diminta untuk keluar, maka pihak Pemkot Surabaya juga harus menyiapkan alternatif tempatnya. Misalnya, seperti rusunawa milik sendiri yang layaknya apartemen.
“Ini juga bisa menggandeng pihak ketiga atau pihak swasta. Tapi yang pasti, persoalan ini harus didiskusikan lebih lanjut supaya sama-sama enak, ASN keluar Rusunawa enak dan Pemkot juga bisa menjalankan spirit Wali Kota,” Bebernya.
Sementara Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya sebelumnya mengatakan, Rusunawa akan menjadi alternatif hunian nyaman bagi warga MBR di Surabaya.
“Saat ini, antrean penghuni Rusunawa sudah mencapai belasan ribu lebih dan tentu disesuaikan daya tampung dengan skala prioritas,” Jelas Armuji.
Saat ini tercatat ada 20 rusunawa yang dikelola Pemkot Surabaya. Dari puluhan Rusunawa tersebut, lanjut Armuji, Pemkot Surabaya akan mendata rusun-rusun mana saja yang akan menjadi prioritas pemeliharaan lebih dulu, mengingat jumlah anggaran yang terbatas.
Adapun 20 Rusunawa tersebut di antaranya Rusunawa Urip Sumoharjo, Dupak Bangunrejo, Sombo, Penjaringansari, Warugunung, Wonorejo, Tanah Merah, Randu, Grudo, Pesapen, Jambangan, Siwalankerto, Romokalisari, Keputih, Bandarejo, Gununganyar, Dukuh Menanggal, Tambak Wedi, Rusun Indrapura dan Babat Jerawat.
Pewarta: ACh