Pergolakan itu terjadi, akibat masyarakat yang kurang puas atas kinerja oknum perangkat desa, terutama, terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan keuangan kios desa yang terindikasi tidak transparan.
“Pihak perangkat desa belum bisa menunjukkan LPJ tentang pengelolaan keuangan kios desa,” ungkap Hadi Purwanto, selaku tokoh masyarakat usai menggelar audensi di kantor kecamatan Dlanggu. Kamis, (02/05/2024).
Menurut Hadi, audensi tersebut telah mendapat hasil kesepakatan bahwa keesokan hari pada pukul 09.00 WIB, LPJ kios desa bisa segera ditunjukkan. Namun, jika dalam waktu yang telah disetujui tuntutan itu tidak diindahkan, maka pihaknya mengancam akan membawa massa demo yang lebih besar.
“Kita nggak mau tahu, kalau besok janji mereka tidak bisa menunjukkan sesuai keasliannya, kita akan segera demo lebih besar. Sudah tidak ada audensi lagi, kita tadi kan hanya menghormati Kamtibmas,” tegas Hadi.
Untuk diketahui, demo aksi damai yang sempat digadang akan dilakukan oleh warga setempat alhasil gagal, kemudian, agenda berlanjut dengan diadakannya audensi bersama pemangku kepentingan.
Sampai berita ini diterbitkan, Camat Dlanggu (Akhmad Samsul Bakri), Pj Kades Kedunglengkong dan perangkatnya belum dapat dikonfirmasi dan memberikan tanggapan.
Pewarta: Agung Ch